Ambon, HarfMedia.Id / 27 November 2025 – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) hari Kamis ini. Pertemuan yang berlangsung ruang Komisi III, dengan pembahasan intensif berfokus pada permohonan alokasi anggaran untuk perbaikan beberapa ruas jalan vital dan program pembagunan lain di Kabupaten SBB.
Permohonan Anggaran Jalan SBB
Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD SBB menyampaikan secara langsung kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Ruas-ruas jalan yang diajukan dalam permohonan ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat SBB.
Mereka berharap Komisi III DPRD Provinsi Maluku, yang membidangi pembangunan dan anggaran, dapat menjadi jembatan komunikasi dan advokasi bagi Pemerintah Kabupaten SBB. Tujuannya adalah agar program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, khususnya yang menyentuh sektor infrastruktur di SBB, dapat segera terealisasi.
Pinjaman PT SMI: Solusi di Tengah Pemangkasan Anggaran
Menanggapi diskusi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rostina Hasyim, menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi fiskal daerah yang melatarbelakangi kesulitan alokasi anggaran saat ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku ini menjelaskan bahwa kebijakan pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) adalah sebuah langkah yang mutlak dilakukan karena berbagai kondisi mendesak.
“Pinjaman ke PT SMI ini mutlak dilakukan karena berbagai kondisi. Salah satunya, anggaran belanja yang disusun melebihi Transfer Pusat ke Daerah yang mengalami pemangkasan besar-besaran di tahun anggaran 2026,” jelas Rostina Hasyim.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah (TPD), upaya mencari sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman PT SMI menjadi penting untuk memastikan program pembangunan yang telah direncanakan, terutama yang berskala besar dan strategis, tetap berjalan demi kepentingan masyarakat Maluku.
Ia juga menjelaskan bahwa pinjaman tersebut merupakan upaya Pemprov untuk menghindari terhentinya program pembangunan strategis yang telah dimulai atau yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu, menurut beliau, pinjaman ini ditempuh untuk mempertahankan kualitas layanan publik yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan rutin, yang jika hanya mengandalkan TPD yang terpangkas, dikhawatirkan akan terganggu. Pinjaman ini dilihat sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan belanja daerah di tengah ketidakpastian transfer dari pusat.
Harapan Menjembatani Kepentingan Daerah
Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD SBB merespons pandangan tersebut dengan antusias, berharap Komisi III dapat membantu meninjau ulang prioritas anggaran.
Diskusi ini menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Diharapkan Komisi III DPRD Maluku dapat memperjuangkan alokasi dana, baik dari pinjaman PT SMI maupun sumber lainnya, agar dapat diarahkan untuk membiayai perbaikan ruas-ruas jalan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat di Seram Bagian Barat.
(AR-1)
DPRD Provinsi Maluku Humas DPRD Maluku Ibu Rostina Komisi III Mama Ros Rostina Hasyim
Last modified: November 27, 2025
