JAKARTA, HarfMedia.Id – Langkah progresif diambil oleh Komisi II DPRD Provinsi Maluku dalam memastikan penguatan sektor pertanian di Bumi Raja-Raja. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, bersama pimpinan dan anggota Komisi II serta didampingi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, delegasi ini melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian RI di gedunf Kementrian Pertanian Jakarta. (22/01).
Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian Aspirasi berupa proposal usulan pembangunan sektor pertanian untuk tahun anggaran 2026. Respon positif diberikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang langsung menerima rombongan dan mengapresiasi inisiatif “jemput bola” tersebut demi percepatan ekonomi daerah berbasis agraris.
Sejumlah Usulan Strategis Langsung Disetujui
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian memberikan lampu hijau terhadap beberapa poin usulan prioritas yang akan dialokasikan pada APBN Tahun 2026. Berikut adalah rincian program yang telah disetujui:
- Komoditas Kelapa: Perluasan dan peremajaan tanaman kelapa dalam seluas 1.000 hektar, serta dukungan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke-8 seluas 5 hektar.
- Komoditas Jambu Mete: Perluasan dan peremajaan lahan seluas 1.500 hektar untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.
- Hilirisasi Industri: Pembangunan industri pengolahan kelapa di Provinsi Maluku guna mendukung program hilirisasi nasional agar produk keluar memiliki nilai tambah.
- Komoditas Sagu: Perluasan dan penataan tanaman sagu seluas 1.000 hektar, lengkap dengan bantuan peralatan pengolahan pasca-panen.
- Mekanisasi Pertanian: Dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk menunjang program cetak sawah baru dan optimasi lahan di Maluku sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani di Maluku, terutama dalam meningkatkan taraf hidup melalui komoditas unggulan daerah,” ujar Johan Lewerissa dalam kesempatan tersebut.
Pertemuan ini menandai komitmen kuat DPRD Maluku dalam mengawal kebijakan anggaran pusat agar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku.
(AR-01)
Johan Johanis Lewerissa Komisi II DPRD Prov. Maluku
Last modified: January 26, 2026
