Ambon, HarfMedia.Id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS, Abdullah Asis Sangkala, mendorong agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 memprioritaskan penguatan UMKM di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan signifikan.
Hal itu disampaikan Sangkala saat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar di Hotel Zest Ambon, Kamis (12/02). Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah yang hadir mewakili Gubernur Maluku dan diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah, DPRD, BPS, perguruan tinggi, Jaringan Masyarakat Sipil (JSM), tokoh agama, mahasiswa, hingga kaum disabilitas termasuk penyandang tunarungu.
Dalam forum tersebut, terdapat empat narasumber yang memaparkan materi. Asis Sangkala hadir mewakili DPRD dan menyampaikan materi tentang Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Maluku Tahun 2027. Sementara itu, BPS memaparkan perkembangan sosial dan ekonomi Provinsi Maluku sebagai dasar perencanaan berbasis data. Bappeda menyampaikan rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2027, sedangkan JSM memaparkan usulan kegiatan yang menyasar kelompok rentan.
Panel diskusi dipandu oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Jalaludin Salampessy.
Dalam paparannya, Sangkala menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme pokir. Ia menekankan bahwa kehadiran DPRD dalam forum tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses perencanaan yang substantif.
“Salah satu fungsi DPRD adalah memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kami wakili. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah instrumen resmi yang difasilitasi negara untuk memastikan pembangunan benar-benar aspiratif dan partisipatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat dihimpun melalui reses yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun, kunjungan kerja pengawasan ke kabupaten/kota, hingga surat dan dialog langsung dengan warga. Seluruh aspirasi tersebut kemudian dikristalkan dalam bentuk usulan program yang diperjuangkan melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Namun, Sangkala juga mengingatkan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Belanja daerah yang sebelumnya mencapai sekitar Rp3,1 triliun kini berada di kisaran Rp2,4 triliun dalam dua tahun terakhir akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Penurunan ini sangat berdampak, terutama pada belanja modal. Ruang fiskal kita terbatas. Karena itu, kita harus cermat menentukan prioritas,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, ia mendorong agar penguatan UMKM menjadi fokus utama dalam perencanaan 2027. Bahkan, ia mengusulkan adanya komitmen bersama untuk mengalokasikan persentase tertentu dari pokir setiap anggota DPRD bagi program pemberdayaan UMKM di daerah pemilihan.
“Kalau misalnya disepakati minimal 20 persen untuk UMKM, ini akan menjadi langkah konkret memperkuat ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal,” katanya.
Sementara itu, Jaringan Masyarakat Sipil (JSM) Forum Puspa Manise turut memberikan masukan strategis melalui tiga policy brief yang diusulkan masuk dalam RKPD 2027. Ketiga usulan tersebut meliputi pemenuhan hak kesehatan dan reproduksi bagi perempuan dan anak di Provinsi Maluku, penuntasan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta penguatan peran dan kontribusi perempuan dalam sektor usaha perikanan.
Masukan tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan dan mendorong kesetaraan dalam akses layanan dasar maupun penguatan ekonomi.
Forum berlangsung antusias dengan sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta, termasuk dari perwakilan kaum disabilitas yang menekankan pentingnya akses, kesetaraan, dan perlindungan kelompok rentan dalam agenda pembangunan.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemda, DPRD, JSM, dan BPS sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun RKPD 2027 yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
(SW-03)
AAS Abdullah Asis Sangkala Fraksi PKS RKPD Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
Last modified: February 13, 2026
