Visit Sponsor

Komisi I DPRD Maluku Dorong Penyelesaian Damai Konflik Hitu Meseng–Morela.

Ambon, HarfMedia.Id — Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, perwakilan Polda Maluku, Asisten II Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Raja Negeri Hitu Meseng, serta Raja Negeri Morela untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi antara kedua negeri tersebut, Senin (08/06/2026).

RDP yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku itu menjadi forum penting untuk mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang adil, damai, dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku Tengah.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sholichin Buton, menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat Maluku.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Konflik ini harus diselesaikan melalui jalur dialog dan hukum yang berlaku, sehingga tercipta perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Sholichin.

Menurut politisi PKS tersebut, DPRD Maluku akan terus mengawal proses penyelesaian konflik hingga tercapai kesepahaman yang mampu menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat hubungan sosial antara masyarakat Hitu Meseng dan Morela. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya perdamaian yang sedang dibangun.

RDP tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman awal yang akan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Komisi I DPRD Maluku berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus dijaga demi mencegah terjadinya eskalasi konflik.

Dengan semangat persaudaraan dan komitmen bersama, penyelesaian persoalan antara Hitu Meseng dan Morela diharapkan dapat tercapai secara damai, adil, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas serta keharmonisan masyarakat di Maluku.

Last modified: June 9, 2026

Close