Jakarta, HarfMedia.Id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku sukses menyelenggarakan diskusi strategis di Jakarta dengan mengusung tema penting “Penguatan Ekosistem Penyiaran di Daerah Kepulauan.” Acara ini menjadi forum kolaboratif yang menghadirkan tokoh-tokoh kunci dari legislatif, regulator, dan kementerian terkait.
Peran Strategis Ketua DPRD dan Ketua Komisi I
Acara dibuka secara resmi dengan sambutan dan peran sebagai Keynote Speaker oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku. Kehadiran beliau menegaskan komitmen legislatif terhadap isu-isu penyiaran yang krusial di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Bapak Sholichin Buton, S.Hi., menjadi salah satu narasumber utama dalam diskusi panel. Beliau membawakan sub tema spesifik, yaitu “Langkah Konkret Mendukung Ekosistem Penyiaran di Daerah.” Dalam paparannya, Bapak Sholichin Buton diyakini membahas langkah-langkah nyata yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, termasuk alokasi anggaran dan regulasi pendukung, untuk mengatasi tantangan geografis Maluku.
Gambaran Aktual dan Komitmen Regulator
Sebelum sesi diskusi panel, Ketua KPID Maluku turut hadir untuk memberikan Paparan Kondisi Aktual Penyiaran di Maluku. Paparan ini memberikan data dasar dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga penyiaran lokal, mulai dari isu migrasi digital, keterbatasan infrastruktur, hingga kebutuhan mendesak akan konten lokal yang berkualitas.
Diskusi Panel Multistakeholder
Diskusi panel menjadi inti acara, mempertemukan berbagai pihak yang memiliki peran vital dalam ekosistem penyiaran nasional dan daerah. Narasumber yang turut hadir dan menyampaikan materi penting di antaranya adalah perwakilan dari:
- Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi RI
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan penyiaran yang dibuat di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif di Maluku, serta mencari solusi terpadu untuk percepatan digitalisasi dan peningkatan jangkauan siaran di seluruh pulau. Kehadiran Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku lainnya juga memperkuat representasi legislatif daerah dalam menyerap hasil diskusi.
Beberapa poin dalam diskusi penting ini adalah, Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Maluku didorong untuk mengambil tiga langkah konkret guna memperkuat ekosistem penyiaran di wilayah kepulauan, dimulai dari Dukungan Anggaran dan Infrastruktur dengan mengalokasikan dana khusus APBD untuk pembangunan infrastruktur dan tower sharing di daerah 3T, serta investasi teknologi digital (ASO). Langkah kedua adalah Kebijakan dan Regulasi Daerah, yaitu dengan menyusun atau merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyiaran, memberikan insentif bagi penyiaran lokal, dan memperkuat peran LPPL sebagai ujung tombak informasi publik. Terakhir, melalui Pengembangan SDM dan Konten, Pemda perlu mengalokasikan dana untuk pelatihan rutin bagi jurnalis/teknisi lokal dan memberikan stimulus bagi produksi konten yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, yang keseluruhannya bertujuan memastikan masyarakat di pulau-pulau terisolir dapat menikmati hak atas informasi yang layak dan berkualitas.
Semua langkah konkret ini bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat di seluruh wilayah Maluku, terutama di pulau-pulau terisolir, dapat menikmati hak mereka atas informasi yang layak dan berkualitas, sesuai dengan tema diskusi tentang penguatan ekosistem penyiaran di daerah kepulauan.
(AR-01)
Dapil Buru -Bursel DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS Maluku Ketua Komisi I KPID Maluku KPID RI PKS Maluku Sholichin Buton
Last modified: December 12, 2025
