Ambon, HarfMedia – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Rabu (15/04). Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II bersama mitra kerja komisi sebagai bagian dari tahapan pembahasan LKPJ pemerintah daerah.
Agenda ini difokuskan untuk menelaah berbagai program dan kebijakan yang menjadi ruang lingkup Komisi II, mulai dari sektor perekonomian, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap catatan dan masukan dari mitra kerja dihimpun untuk dirumuskan menjadi rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Maluku Iriwadi menyampaikan bahwa pembahasan DIM menjadi langkah penting agar evaluasi terhadap LKPJ tidak bersifat seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan masukan yang konstruktif bagi kemajuan daerah.
“Komisi II ingin memastikan seluruh program yang dijalankan pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap capaian, kendala, dan potensi perbaikan kami bahas secara serius agar rekomendasi yang lahir nantinya tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama dalam mendorong kesejahteraan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Rapat berlangsung dinamis dengan sejumlah masukan dari anggota dewan maupun mitra komisi terkait efektivitas program serta perlunya penguatan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hasil pembahasan DIM tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi DPRD Provinsi Maluku terhadap LKPJ Gubernur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
(SW-03)
DIM LKPJ 2026 DPRD Maluku Humas DPRD Maluku Irawadi Komisi II DPRD Prov. Maluku
Last modified: April 26, 2026
