Ambon, HarfMedia – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat kerja bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku serta GM PT Pelindo Persero Ambon, Rabu (22/4/2026), di Ruang Rapat Komisi III DPRD Maluku.
Rapat tersebut membahas usulan kuota BBM, harga bahan makanan, serta tingginya biaya angkutan barang yang dinilai semakin membebani masyarakat Maluku.
Anggota Komisi III DPRD Maluku sekaligus Ketua Fraksi PKS, Rostina Hasyim, menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM dan mahalnya biaya logistik tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang kecil, dan rumah tangga.
Menurut Rostina, kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), telah memicu kenaikan biaya distribusi dan berdampak pada harga kebutuhan pokok.
“Kalau BBM langka atau mahal, maka biaya angkut ikut naik. Kalau biaya angkut naik, harga bahan pokok juga ikut naik. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil,” ujar Rostina dalam rapat tersebut.
Selain BBM, Rostina juga menyoroti rencana kenaikan harga kontainer dan biaya pengiriman barang. Ia menilai kondisi itu dapat memperburuk daya beli masyarakat sekaligus menekan harga jual hasil pertanian dan perikanan Maluku.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku pada Maret 2026 berada di angka 93,14, terendah secara nasional. Angka itu menunjukkan daya beli petani Maluku masih lemah dan perlu perhatian serius pemerintah.
“Jangan sampai petani kita sudah susah karena harga komoditas turun, ditambah lagi biaya logistik naik. Kalau ini dibiarkan, maka masyarakat desa yang paling menderita,” tegasnya.
Rostina meminta Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pelindo dan perusahaan pelayaran mencari solusi nyata agar biaya logistik dapat ditekan. Menurutnya, Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan kebijakan khusus agar harga barang tetap terjangkau.
Ia juga mendorong Dinas Perindag melakukan pemetaan kebutuhan pangan daerah secara rinci agar pasokan dari luar daerah disesuaikan dengan kebutuhan, tanpa merugikan petani dan pelaku usaha lokal.
“Kalau produksi lokal masih cukup, maka harus diprioritaskan. Jangan semua didatangkan dari luar, karena uang masyarakat akan keluar dan UMKM lokal tidak berkembang,” katanya.
Dalam rapat itu, Komisi III DPRD Maluku berkomitmen akan terus mengawal persoalan distribusi BBM, harga bahan pokok, dan ongkos logistik agar masyarakat tidak terus menjadi korban kenaikan harga.
Politisi PKS ini menegaskan keberpihakan DPRD harus nyata dirasakan rakyat.
“Tugas kami adalah memastikan rakyat tidak dipersulit. Pemerintah, pelabuhan, dan pelaku usaha harus duduk bersama mencari jalan keluar. Jangan masyarakat terus yang menanggung beban,” pungkasnya.
(SW-03)
BBM Komisi III DPRD Prov. Maluku Kontainer Rostina Rostina Hanyim
Last modified: April 26, 2026
